Senin, 24 April 2017

2.1 Praktek Akuntansi Lembaga yang Mengatur Standar Akuntansi di Eropa



Perbandingan fitur utama laporan keuangan di 5 negara yang berada di eropa :
a.       Prancis
Perintah penggunaan daftar akun nasional yang sama tidak membebani bisnis Prancis karena ketentuannya sangant diterima dalam praktik. Akuntansi Prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legislasi komersil dan undang-undang perpajakan yang mengatur banyak akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang sebenarnya. Undang-undang pajak penghasilan yang pertama dibuat pada tahun 1914, dengan demikian menghubungkan perpajakan dan keharusan untuk menyimpan catatan akuntansi.Dasar utama untuk regulasi akuntansi di Prancis adalah Undang-undang Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983, yang menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Setiap perusahaan harus membuat sebuah panduan akuntansi jika dianggap perlu untuk memahami dan mengatur proses akuntansi.
Fitur signifikan dalam laporan keuangan Prancis adalah persyaratan untuk penulisan catatan kaki yang ekstensif dan rinci, termasuk hal-hal berikut :
·        Penjelasan pengukuran aturan yang digunakan (misalnya kebijakan akuntansi)
·        Perlakuan akuntansi untuk barang dan mata uang asing.
·        Laporan perubahan dalam asset tetap dan depresiasinya.
·        Rincian provisi
·        Rincian setiap revaluasi
·        Laporan utang dan piutang menurut waktunya
·        Daftar anak perusahaan dan pembagian saham
·        Jumlah tanggungan pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainya
·        Rincian pengaruh pajak pada laporan keuangan
·        Jumlah rata-rata karyawan yang diurutkan menurut kategorinya
·        Analisis perputaran menurut aktivitas dan secara geografis
b.      Jerman
            Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia II. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional (seperti di Prancis). Commercial Code menetapkan beragam prinsip tentang “pembukuan yang rapi”, dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang.
Dalam sebuah kejadian besar, Corporation Law tahun 1965 memindahkan sistem laporan keuangan Jerman kea rah pemikiran Inggris-Amerika (tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar). Dibutuhkan lebih banyak pengungkapan, penggabungan terbatas, dan laporan manajeman perusahaan.
Pada awal tahun 1970-an Uni Eropa mulai mengeluarkan perintah penyelarasnnya, di mana Negara-negara aggotanya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasionalnya. Legislasi ini luar biasa karena (1) menggabungkan semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan, dan audit Jerman ke dalam satu undang-undang; (2) undang-undang tunggal ini ditetapkan menjadi buku ketiga dari German Commercial Code (HGB) dan (3) peraturan ini sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa.Ada dua undang-undang baru yang dikeluarkan pada tahun 1998. Undang-undang yang pertama menambahkan sebuah paragraph baru dalam buku ketiga German Commercial Code yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkanekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya penetapan perusahaan sektor swasta ungtuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.Undang-undang perpajakn juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apa pun yang dibukukan dalam catatan keuangan sebuah badan usaha.Karakteristik dasar ketiga dari akuntansi Jerman adalah ketergantungannya pada keputusan undang-undang dan pengadilan
·        Menjelaskan tentang standard dan ukuran yang digunakan.
·        Menjelaskan undang-undang yang mengatur standar dan aturan.
·        Bagian catatan dalam laporan keuangan biasanya eksensif khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar dilihat dari : pengungkapan mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, tingkatan dimana pendapatan dipengaruhi potongan pajak, kewajiban pensiun yang tidak diakui, penjualan berdasarkan produk dan pasar geografis, kewajiban bersyarat yang tidak diakui, dan jumlah pegawai rata-rata.
·        Laporan manajemen menjelaskan posisi keuangan dan perkembangan bisnis selama tahun tersebut, peristiwa penting setelah penyusunan neraca, perkembangan masa depan yang diharapkan, dan kegiatan riset dan pengembangan.



c.       Republik Ceko`         
      Akuntansi di Republik ceko telah berganti arah bebeapa kali,seiring dengan sejarah politik negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh Negara-negara berbahasa jerman di eropa hingga akhir Perang Dunia II. Kebutuhan administrative dari berbagai lembaga pemerintahan yang penting dipenuhi melalui fitur-fitur tertentu seperti penyeragaman daftar akun, metode akuntansi yang rinci, dan penyeragaman laporan keuangan, wajib bagi semua badan uasaha. Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasar. Divisi Ceko tidak langsung terpengaruh oleh proses inu. Pada tahun 1993, Prague Stock Exchange mulai resmi berjalan. Pada tahun 1995 Republik Ceko menjadi anggota pertama pasca-komunis dalam Organization for Economic Coorperation and Development (OECD). Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004.
·        Catatan meliputi penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi relevan lain untuk menilai laporan keuangan, misalnya informasi pegawai, pendapatan setiap bagian dan kewajiban bersyarat.
·        Catatan harus memasukan sebuah laporan arus kas.
·        Laporan keuangan gabungan diwajibkan untuk kelompok-kelompok yang memenuhi sedikitnya dua dari criteria berikut : (1) asset senilai CzK350 Juta, (2) pendapatan sebesar CzK700 juta, (3) 250 pegawai.
·        Perlakuan goodwill dalam bisnis.
·        Pengukuran akuntansi atas metode akuisisi atau pembelian yang digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis.
·        Asset-aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya dan dihapus pada umur ekonomis yang diharapkan.
·        Persediaan dinilai pada biaya rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai dengan menggunakan metode FIFO dan Rata-rata.
d.      Belanda
Akuntansi belanda memberikan beberapa paradox yang menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan keuangan ynag cukup bebas tapi stansar praktik professional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah Negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan kea rah keawajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Lebih lanjut lagi, orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham. Akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikirn ekonomi yang dicurahkan untuk topic-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi

·        Catatan harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam valuasi dan penentuan hasil, dan pemikiran dibalik setiap perubahan akuntansi.
·        Laporan arus kas dianjurkan untuk disertakan.
·        Laporan direktur membahas posisi keuangan menurut tanggal neraca, dan kinerja selama masa keuangan tersebut.
·        Goodwill merupakan selisih antara biaya akuisisi dan nilai wajar dari asset dan utang yang diakuisisi.
·        Transaksi mata uang asing sama dengan IFRS.
·        Penyesuaian transaksi dibebankan kepada ekuitas pemegang saham.
·        Persediaan dinyatakan dalam nilai rendah atau nilai bersih yang bias dicapai, denga biaya yang ditentukan oleh FIFO, LIFO atau metode rata-rata.
·        Semua asset yang tidak berwujud dianggap memiliki usia terbatas, biasanya tidak lebih dari 20 tahun.
·        Provisi untuk pemeliharaan berkala dan pemeriksaan besar diizinkan.
e.       Inggris
Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar juga berasal dari Inggris. Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi Standar akuntansi keuangan  di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh aktva yang disebut sebagai UU perusahaan
·        Pembuatan neraca sebagai laporan wajib untuk perusahaan gabungan.
·        Goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari asset bersih yang diakuisisi berdasarkan metode akuisisi.
·        Metode ekuitas digunakan untuk perusahaan-perusahaan rekanan dan perusahaan patungan berbentuk perusahaan.
·        Metode tingkat penutupan, selisih translasi dimasukan dalam ekuitas pemegang saha; dengan metode temporal, selisih tersebut dimasukan akun laba dan rugi.
·        Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau (seperti dilakukan oleh banyak perusahaan) menggunakan gabungan keduanya. Jadi, revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan.
·        Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya.
·        Persediaan (mengacu pada saham dihitung bersdasarkan nilai rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai berdasarkan FIFO dan Rata-rata.
·        Biaya provisi pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukan.
·        Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung dengan menggunakan metode hutang dengan dasar provisi penuh untuk perbedaan berdasarkan waktu.
3.      Alasan badan pemeriksa keuangan telah dibentuk di beberapa negara di eropa
a)      Prancis
AMF bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan laporan oleh perusahaan –  perusahaan Prancis yang terdaftar. Division of Corporate Finance (SOIF) mengadakan sebuah tinjauan umum tentang aspek – aspek hokum, ekonomi, dan keuangan dari berkas – berkas dokumen AMF (termasuk laporan tahunan). Accounting Division (SACF) memeriksa kepatuhan standar akuntansi. AMF memiliki kekuasaan yang besar untuk mewajibkan perusahaan mengubah artikel – artikel yang meragukan dalam bekas – bekas mereka. Jika diperlukan, AMF bisa mengambil tindakan administratif terhadap sebuah perusahaan untuk memaksakan kepatuhan. Di Prancis profesi akuntansi dan audit telah lama terpisah. Akuntan dan auditor Prancis diwakili oleh dua badan, OEC dan CNCC, walaupun adanya kesamaan dalam keanggotaannya. Sebenarnya 80% dari akuntan Prancis yang baik memenuhi persyaratan umum keduanya. Dua badan professional tersebut mempertahankan hubungan dan kerja sama yang erat pada masalah – masalah yang sama. Keduanya berpartisipasi dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC, dan mewakili Prancis dalam IASB. Praktik akuntansi publik dan hak untuk mendapatkan gelar expert – comptable dibatasi untuk para anggota OEC yang terikat dengan klien untuk menjaga dan meninjau catatan akuntansi dan mempersiapkan laporan keuangan.  Mereka mungkin juga memberikan layanan pajak, sistem informasi, dan jasa penasihat manajemen. OEC berada di bawah yurisdiksi Menteri Ekonomi dan Keuangan. Sebagian besar usahanya dicurahkan untuk masalah – masalah praktik professional, walaupun sebelum CRC didirikan semua usahanya memberikan interpretasi dan rekomendasi pada penerapan legislasi dan regulasi akuntansi. Sebaliknya CNCC (asosiasi auditor resmi professional) berada dibawah yurisdiksi Menteri Kehakiman. Menurut undang – undang hanya auditor resmi yang bolehDescription: http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png mengaudit dan memberikan opini tentang laporan keuangan. CNCC mengeluarkan sebuah buku pegangan anggota yang berisi standar professional yang ekstensif. CNCC juga mengeluarkan bulletin informasi yang memberikan bantuan teknis. Audit di Prancis harus melapor kepada oditur negara bagian untuk bagian untuk setiap tindakan criminal yang mereka dapati selama masa audit. Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (High Coucil of External Auditors) didirikan pada tahun 2003 untuk mengawasi pekerjaan audit, khususnya dalam hal etika dan kebebasan. Layaknya CNCC, lembaga tersebut berada dibawah Menteri Kehakiman. Undang – undang tahun 2003 juga mewajibkan penyertaan laporan auditor pada kendali internal. AMF bertanggung jawab untuk mengawasi audit perusahaan – perusahaan yang terdaftar. Namun, AMF bertanggung pada komite CNCC untuk melakukan tinjauan mutu audit demi kepentingannya. Dengan penetapannya bersama AMF, CENA, memeriksa audit demi kepentingannya.  Dengan petepannya bersama AMF, CENA memeriksa audit dari setiap perusahaan yang terdaftar sedikitnya sekali dalam 6 tahun. Pemeriksaan lebih lanjut juga dilakukan dalam kasus – kasus dimana pekerjaan auditor dianggap tidak sempurna.
b)      Jerman
Financial Accounting Control didirikan pada tahun 2004 untuk meningkatkan kepatuhan persyaratan laporan keuangan Jerman dan IFRS oleh perusahaan – perusahaan yang terdaftar. Undang – undang tersebut membuat dua susunan sistem pelaksanaan. Dewan sector swasta, meninjau laporan keuangan yang dianggap tidak biasa. Dewan ini juga melakukan tinjauan acak pada laporan keuangan. FREP bertanggung pada perusahaan untuk memperbaiki semua masalahnya dengan sukarela. FREP bergantung pada perusahaan untuk memperbaiki semua masalahnya dengan suka rela. FREP memberikan masalah – masalah yang tidak terpecahkan pada federal financial supervisory authority. Dewan pengaturan sector publik yang mengawasi perdagangan saham (pasar modal) dan perbankan serta industri asuransi. Selanjutnya akan mengambil tindakan otoritatif untuk mengatasi masalah tersebut dan menyerahkan auditing yang meragukan kepada Wirtschaftspruferkammer yang akan dibahas sebelumnya. Akuntan publik resmi di Jerman disebut dengan Wirtchftsprufer atau pemeriksa perusahaan. Semua WP secara hokum diwajibkan untuk bergabung dalam Chamber Of Accounstants resmi. Auditor oversight commission yang melapor pada Menteri Ekonomi dan Perburuhan bertanggung jawab atas pengawasan Chamber of Accountants. Dengan standar internasional profesi audit (akuntansi) jerman adalah kecil. Accounting act tahun 1985 memperluas persyaratan audit untuk lebih banyak perusahaan. Hasilnya dewan auditor susunan kedua dibentuk pada akhir 1980-an. Orang – orang ini yang dikenal dengan pemeriksa buku sampah hanya diizinkan untuk mengaudit perusahaan – perusahaan kecil dan menengah seperti yang dijelaskan dalam undang – undang. Jadi ada dua kelas auditor hukum setuju untuk melakukan pemeriksaan audit perusahaan secara mandiri. Laporan audit Jerman menekankan kepatuhan persyaratan daripada “tinjauan yang baik dan benar” Tampilan 3-4, paragraph opini dari KPMG pada laporan keuangan perusahaan otomobil BMW tahun 2005, menggambarkannya.


c)      Republik Ceko
Commercial code (1991, efektif mulai tahun 1992), memperkenalkan sejumlah legislasi dasar yang berhubungan dengn bisnis. Legislasi ini berisi persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak-pajak penghasilan, audit dan pertemuan rapat pemegang saham. Proses pemerikasaan keuangan di atur oleh Act on Auditors yang di lanjutkan tahun 1992. Undang-undang ini membentuk Chamber of Auditors, sebuah badan professional yang mengatur dirinya sendiri dari pendaftaran anggota pemeriksa keuangan sampai regulasi praktik pemerikasaan keuangan. Sebuah laporan pmerikasaan keuangan di wajibkan untuk semua perusahaan (saham gabungan), dan untuk perusahaan besar dengan kewajiban terbatas, dengan criteria penjualan sebesar CzK80 juta, asset bersih CzK 40 juta, 50 pegawai). Chamber of Auditors telah menggunakan International Standards on Auditing.
d)      Belanda
Authority for the Financial Market (AMF) Belanda adalah badan yang mengawasi bursa saham. Memiliki otonomi sendiri meskipun berada di bawah kekuasaan Menteri Keuangan. Salah satu tanggung jawabnya adalah mengawasi laporan tahunan dan audit dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Financial Reporting Division memeriksa laporan keuangan yang di simpan dengan AMF untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan standard dan undang-undang yang berlaku. Audit Firm Oversight Division memastikan bahwa standar audit(pemeriksaan keuangan) yang bisa di terapkan diikuti dengan baik. Supervision of Auditrs Organizations Act tahun 2006 juga mengizikan AMF mengawasi profesi audit. Enterprise Chamber adalah sebuah dewan khusus dari sistem Belanda dalam melaksanakan kepatuhan persyaratan audit.Setiap pihak bis menyampaikan keluhan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan dewan bisa menyebabkan adanya perubahan dalam laporan keuangan atau beragam hukuman lainnya. Walaupun peraturannya hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan tergugat, peraturan tersebut kadang menyatakan aturan umum yang bisa mempengaruhi praktik laporan perusahaan lain
e)      Inggris
Undang –undang tahun 1989 membentuk sebuah Financial Reporting Council (FRC) baru dengan tugas mengawasi ketiga cabang yaitu : Accounting Standards Board (ASB), yang di gantikan oleh ASC pada tahun 1990, sebuah Urgent Issues Task Force (UITF), dan sebuah Financial Reporting Review Panel. FRC menyusun kebijakan umum. Badan ini merupakan sebuah badan independen yang anggotanya di ambil dari profesi akuntansi, industri dan lembaga keuangan. ASB memiliki wewenang untuk mengeluarkan standar akuntansi. ASB mengeluarkan Financial Reporting Standards (FRS) setalah mempertimbangkan komentar pada Discussion Papers and Financial Reporitng Exposure Drafts (FREDs). ASB di pandu oleh Statement Of Principles For Financial Reporting, sebuah kerangka kerja konseptual untuk menyusun standar akuntansi. ASB juga membentuk UITF untuk menanggapi masalah- masalah baru dan memberikan klarifikasi mengenai standar akuntansi ( UITF Abstracts). Undang-undang tahun 1989 menentukan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar akuntansi. FRRP dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan bisa menginvestigasi keluhan-keluhan mengenai penyimpangan standar akuntansi.mereka bisa mengajukannya ke pengadilan dan memaksa perusahaan merevisi laporan keuangannya. Pemeriksaan keuangan di Belanda harus dilakukan oleh semua perusahaan selain perusahaan kecil dengan kewajiban terbatas.Hanya 4 dewan yang boleh menandatangani laporan audit. Laporan audit (pemeriksaan keuangan) menegaskan bahwa laporan keuangan memberikan pandangan yang baik dan adil serta sesuai dengan Companies Act 1985.
Kecenderungan ini di karenakan di setiap Negara Badan Pemeriksa Keuangan berbeda-beda baik dari segi bentuk badan maupun cara kerja badan pemeriksa keuangan itu sendiri. Uraian di atas menampilkan bentuk badan pemeriksaan keuangan serta cara kerja pemeriksa keuangan tersebut berdasarkan negaranya masing-masing.
4.      Fungsi dari undang-undang perpajakan pada praktek akuntansi keuangan tiap Negara yaitu :
·        Prancis
Undang-undang perpajakan penghasilan yang pertama dibuat pada tahun 1914, dengan demikian menghubungkan perpajakan dan keharusan untuk menyimpan catatan akuntansi. Dasar utama untuk regulasi akuntansi di Prancis adalah Undang-Undang Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983, yang menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban dalam perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pajak sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Dimana catatan akuntansisecara hokum memberikan bukti dan verifikasi, sangat dianggap sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Undang-Undang perpajakan sangat mempengaruhi akuntansi di Prancis. Pengeluaran bisa dikurangi untuk pajak hanya jika benar-benar dibukukan dan dituliskan dalam laporan keuangan tahunan. Pada beban depresiasi menggunakan dasar pajak.
·        Jerman
Undang-undang perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Perinsip penentuan menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apapun yang dibukukan dalam catatan keuangan sebuah badan usaha. Ketentuan pajak yang ada hanya bias digunakan jika benar-benar dibukukan. Ini berarti, diantara lain, bahwa setiap depresiasi khusus atau drastic yang digunakan untuk kepentingan pajak juga harus dibukukan untuk tujuan laporan keuangan. Dominasi akuntansi pajak berarti tidak ada perbedaan antara laporan keuangan yang disusun untuk tujuan pajak dan yang dipublikasikan dalam laporan keuangan. Pada beban depresiasi menggunakan dasar pajak.

·        Republik Ceko
Di Ceko Undang-undang perdagangan lebih mendominasi. Akan tetapi, perlakuan pajak dalam EU Directives diartikan berbeda dengan akun keuangan.
·        Belanda
Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan 2 aktivitas terpisah. Akuntansinya dioerientasikan kearah kewajaran penyajian. Pajak penghasilan yang ditangguhkan diakui berdasarkan konsep alokasi yang komprehensip dan dihitung menurut metode kewajiban. Pajak tersebut bisa dihitung pada nilai sekarang dan bisa didiskontokan. Akuntansi nilai lancar tidak digunakan untuk tujuan pajak. Sehingga ketika nilai lancar digunakan untuk laporan keuangan muncul pperbedaan yang tetap alih – alih timbul perbedaan sementara.
·        Inggris
Pajak – pajak yang ditangguhkan dihitung dengan metode hutang. Dengan dasar provisi penuh untuk perbedaan berdasarkan waktu. Selisih pajak tangguhan jangka panjang. Dengan menggunakan nilai sekarang yang didiskontokan.
Sumber:


Tidak ada komentar:

Posting Komentar